Jakarta, Asatunet.com - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai antusias masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 RI menurun dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun secara umum bendera Merah Putih sudah terpasang di banyak tempat, masih ada sejumlah titik yang kosong.
“Secara umum sudah tergelar. Tapi memang ada beberapa titik yang kita lihat belum, misalnya kantor-kantor swasta, area-area publik. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Dirjen Politik dan Pemerintahan, Bahtiar Baharuddin, kemarin
Bahtiar meminta masyarakat memasang bendera merah putih selama satu bulan full di bulan kemerdekaan. Menurutnya, pengibaran bendera merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap negara yang merdeka dan berdaulat.
“Kami hanya minta satu bulan penuh, bulan kemerdekaan ini, menaikkan bendera Merah Putih. Kenapa? Ini penting sekali, simbol kita sebagai negara yang merdeka berdaulat.” ungkapnya.
Dan Bahtiar menambahkan, bahwa rakyat indonesia dapat hidup dan bekerja dengan baik karena negara menjamin keamanan dan stabilitas. “Mbok ya’ (tolong) kasih penghargaan,” kata Bahtiar.
Bahtiar pun menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang enggan mengibarkan sang saka merah putih. “Tadi di amanat apel saya sampaikan, tidak ada toleransi bagi yang tidak mau,” tegasnya.
Menurunnya antusiasme pengibaran bendera merah putih ini beriringan dengan populernya Jolly Roger dari serial anime One Piece. Bendera hitam yang bergambar tengkorak bertopi jerami ini banyak terpasang dilokasi, mulai dari jalanan kota, pedesaan, terikat di belakang truk, hingga terpampang di dinding rumah.
Bendera tersebut melambangkan perlawanan terhadap rezim lalim yang ingin digulingkan oleh kapten Monkey D. Luffy bersama krunya. Di dalam cerita film anime One Piece.
Bendera One Piece ini dianggap sebagian masyarakat Indonesia sebagai simbol ketidakpuasan terhadap ketidakpastian ekonomi dan sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sehingga menimbulkan beberapa kebijakan yang menuai kritik publik antara lain pemotongan anggaran pemerintah, pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, dan rencana memperluas peran militer dalam jabatan sipil.
