Magetan, Asatunet.com - Dalam rangka mencegah, memberangus pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Polres Magetan bekerja sama dengan Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Magetan menggelar sosialisasi TPPO di Gedung Pesat Gatra, Polres Magetan, Kamis (19/9).
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sangat merugikan kehidupan masyarakat. Nampak hadir, para Camat, Kapolsek, serta Kepala Desa/lurah se-Kecamatan di Kabupaten Magetan, bersama instansi terkait.
Seiring dengan itu, terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO juga resmi disosialisasikan. Itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor: 100.3.4.2/445/Kept/403.013/2024. Gugus tugas ini akan berfokus pada koordinasi lintas sektor untuk mencegah serta menangani korban perdagangan manusia di Kabupaten Magetan.
Informasi yang dihimpun, data kasus TPPO yang tercatat pada tahun 2024 dengan korban nasional sebanyak 698 orang, 216 korban di Provinsi Jawa Timur dan sebanyak 3 orang korban warga kabupaten Magetan.
Sementara, Kapolres Magetan AKBP Satria Permana S.H S.I.K.,M.T.,M.I.K menyampaikan pentingnya kerjasama antar pihak untuk mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Polres Magetan siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah dan menindak tegas pelaku TPPO. Kejahatan ini tidak hanya merusak korban secara fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka,” ungkapnya.
Dijelaskan kembali, kejahatan TPPO meliputi penjualan anak, bayi, dan organ tubuh secara ilegal, prostitusi dan pemanfaatan seksual, hingga perbudakan dan kerja paksa. Modus yang dilakukan para pelaku pun beragam, mulai dari bujuk rayu dan penipuan, hingga penyekapan serta tidak diberikannya upah. Para pelaku bahkan kerap memalsukan identitas korban dan mengancam mereka untuk tetap berada dalam kendali majikan.
Ditambahkan kembali, bahwa masyarakat Magetan untuk selalu waspada terhadap bujuk rayu pekerjaan yang tidak jelas asal usulnya. “Kejahatan TPPO sering kali terjadi karena korban tergiur janji-janji pekerjaan dengan gaji besar. Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah tergiur dan selalu memastikan legalitas tempat kerja serta menghindari praktik PJTKI ilegal,” tegasnya.
Demi maksimalnya tujuan daripada hal tersebut, Kapolres juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi di setiap lapisan masyarakat. Selain itu, patroli/sambang rutin, pemetaan PJTKI, dan koordinasi dengan pihak terkait akan terus dilakukan untuk memastikan keamanan warga Magetan dari ancaman TPPO.
"Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prioritas kami. Kami berharap partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga diri dan lingkungannya agar tetap aman dari kejahatan TPPO," tegasnya.
Terhadap pelaku, ancaman sanksi pidananya sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) UU. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku atau terdakwa diancam dengan pidana minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara atau denda minimal Rp. 120 Juta maksimal Rp. 600 Juta.
