Jakarta, Asatunet.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa alokasi dana untuk Kementerian Sosial pada tahun 2023 mencapai Rp 87,2 triliun. Mayoritas dana tersebut, sekitar 98,65 persen atau sekitar Rp 86,1 triliun, dialokasikan untuk program perlindungan sosial, sementara sisanya digunakan untuk mendukung manajemen kementerian.
Namun demikian, pada tahun 2024, total anggaran Kementerian Sosial mengalami penurunan menjadi Rp 79,2 triliun. Sekitar 95,46 persen atau sekitar Rp 75,6 triliun dari anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial.
"Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, terjadi penurunan alokasi anggaran Kementerian Sosial dari Rp 87,2 triliun menjadi Rp 79,2 triliun," ujar Risma dalam sesi lanjutan persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Jumat (5/4).
Risma juga mengungkapkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk belanja bantuan sosial Kementerian Sosial tahun anggaran 2023 telah disetujui oleh DPR.
Ia menjelaskan bahwa BLT El Nino pada tahun 2023 diperuntukkan bagi 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran sekitar Rp 7,5 triliun. "Pembagian dana ini harus diselesaikan pada Desember karena ini merupakan anggaran tahun 2023, sehingga harus habis pada akhir tahun 2023," ungkapnya.
Menurut Menteri dari PDIP tersebut, anggaran BLT El Nino tidak termasuk dalam anggaran belanja bantuan sosial Kementerian Sosial tahun anggaran 2024.
Menyikapi pernyataan Risma, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyatakan bahwa peran Risma dalam pembagian bantuan sosial minim. Daniel Yusmic berpendapat bahwa peran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy justru lebih menonjol.
"Keterangan Pak Menko PMK dan Pak Menko Perekonomian justru ikut bagi-bagi (bansos) ya? Beberapa kali ini,” tanya Daniel. "Justru ibu Mensos ini perannya sangat minimalis, ada apa ini ibu Mensos?" ia menambahkan.