Jakarta, Asatunet.com – Polemik atas protes keras masyarakat Pati, Jawa Tengah dengan Bupatinya sendiri yang menuntut mundur dari jabatannya, menjadi perhatian khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
Tanggapan kepala Negara itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Presiden Prabowo Subianto sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi.
"Kalau beliau, ya, menyayangkan. Itu tadi yang saya sampaikan adalah bentuk respons beliau terhadap situasi yang ada, terhadap siapapun itu," kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, kemarin.
Pihaknya menilai, tanggung jawab etis dalam komunikasi sebagai pejabat publik kepada masyarakatnya harus menjadi prioritas. Hingga saat ini, bentuk pembinaan terhadap Sudewo oleh partai belum dilakukan.
"Terkait apakah ada teguran kepada Bupati Pati atas pernyataan-pernyataannya, kami dari pemerintah pusat secara berulang kali menghimbau bahwa sebagai pejabat publik di level manapun, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota kita harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan," pesan Prasetyo.
Mendekati HUT Republik Indonesia, Prasetyo, berharap persoalan ini segera selesai dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat.
"Terutama jika pernyataan itu menyangkut kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat, maka kehati-hatian itu menjadi sangat penting. Ini adalah bagian dari tanggung jawab etis pejabat publik," jelasnya.
Pihaknya pun menghormati seluruh proses yang sedang berjalan, termasuk jalur konstitusional yang diambil oleh DPRD Kabupaten Pati.
"Kami menghormati seluruh proses, termasuk unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati. Kami memantau bahwa DPRD Kabupaten Pati telah menggunakan haknya, yaitu semua proses kita hormati, dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," ujar Prasetyo.
Diketahui, unjuk rasa besar terhadap Bupati Pati Sudewo berlangsung pada Rabu (13/8), dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Selain itu, ada pernyataan Sudewo yang dinilai menantang warga. Ditambah adanya pengamanan ratusan dus air mineral yang berasal dari donasi masyarakat oleh Satpol PP. Dari situlah, demonstrasi berkembang menjadi desakan pemakzulan yang kini tengah diproses oleh DPRD.
