Surabaya, Asatunet.com - Belum lama ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Chandrarini diresmikan oleh Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (18/12/2024) lalu yang terletak di Jalan Medokan Asri Tengah No. 2, Kecamatan Rungkut, Surabaya.
RSUD Eka Chandrarini itu berfokus memberikan pelayanan unggulan bagi kesehatan ibu dan anak. Namun, pasca peresmian tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i telah mendesak sekaligus mengevaluasi Wali Kota Eri Cahyadi terkait rangkapnya jabatan Direktur Utama (Dirut).
Saat ini, Dirut RSUD Eka Chandrarini dijabat Pelaksana tugas (Plt) oleh drg. Bisukma Kurniawati yang merangkap jabatan Dirut RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) pun menilai dengan rangkap jabatan sebagai Dirut berpotensi menghambat efektivitas pelayanan kesehatan.
Tak hanya itu, Imam Syafi'i menyoal terkait tugas memimpin 2 (dua) RSUD sekaligus, bisa menambah beban kerja bagi pejabat bersangkutan. Bahkan dikhawatirkan akan berdampak kualitas layanan bagi masyarakat. Pihaknya menyarankan bahwa RSUD Eka Chandrarini untuk Dirut-nya, agar segera di definitifkan.
"Jangan sampai merangkap jabatan seperti itu berlarut-larut. Beban tanggungjawabnya besar. Ini menyangkut pelayanan dan pengelolaan anggaran daerah," desaknya Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, kemarin.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian kepemimpinan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lanjut kata Imam, target PAD RSUD Eka Chandrarini semula Rp 105 Miliar, telah diturunkan menjadi Rp 46 Miliar.
Dengan status kepemimpinan Dirut Eka Chandrarini yang masih belum jelas, maka pencapaian targetnya dapat bisa terhambat. "Level pengelolaan RSUD Eka Chandrarini ini akan dijadikan sekelas rumah sakit yang modern di Kota Surabaya. Kalau pimpinan tidak fokus, pelayanan, inovasi direncanakan pun bisa tidak berjalan maksimal," ungkap Imam Syafi'i.
Untuk pengganti drg. Biksukma Kurniawati dengan jabatan Dirut RSUD BDH jika ditetapkan Dirut RSUD Eka Chandrarini, Imam Syafi'i memastikan banyak tenaga medis dan birokrat kesehatan di Kota Pahlawan yang berkompeten untuk mengisi posisi jabatan Dirut RSUD Eka Chandrarini.
"Melihat ada banyak dokter, pejabat yang ahli bisa mengisi sebagai Dirut. Apalagi (RSUD BDH), sudah menerapkan sistem digitalisasi dengan baik, ya tinggal bagaimana standartnya bisa diterapkan juga pada rumah sakit lain," ujarnya.
Dia berharap supaya Wali Kota segera mengambil langkah strategis untuk memastikan kepemimpinan Dirut RSUD Eka Chandrarini lebih optimal. "Ini semuanya demi pelayanan kesehatan lebih baik bagi masyarakat," kata Imam Syafi'i sembari berpesan.
