Jakarta, Asatunet.com - Kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, memasuki babak baru di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Usai status perkaranya dilimpahkan dari Kortastipidkor Polri, Febrie didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, telah merampungkan pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat (17/07/2026) malam. Berbeda dengan tersangka lain yang langsung dijebloskan ke tahanan, Kejagung memutuskan untuk tidak menahan Febrie Adriansyah.
Kuasa hukum Febrie, Hotman Paris mengonfirmasi bahwa kliennya menjalani pemeriksaan intensif selama hampir 11 jam di Gedung Bundar Kejagung. Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik melayangkan 18 pertanyaan yang fokus pada dugaan pemerasan dalam penanganan hukum perkara PT ASABRI periode 2020-2024.
"Sudah dijawab dengan baik, dan kesimpulannya tidak ada penahanan hari ini," ujar Hotman kepada awak media di depan Gedung Bundar Kejagung.
Penyidik juga mencecar Febrie mengenai kepemilikan rumah mewah pribadinya di kawasan Sentul, Bogor, dan hubungannya dengan pengusaha properti Tan Kian. Terkait temuan fantastis berupa uang tunai ratusan miliar dan 74 kilogram emas batangan saat penggeledahan oleh Polri sebelumnya, pihak Febrie menyatakan siap mengklarifikasinya melalui mekanisme hukum formal.
Disisi lain, kondisi kontras justru dialami oleh tersangka lain, pengacara Don Ritto yang diduga terlibat dalam pencucian uang penanganan perkara, telah resmi ditahan oleh Kejagung di Rumah Tahanan (Rutan) setelah berkas dan barang buktinya dilimpahkan dari penyidik Polri.
Sementara itu, guna menjaga objektifitas publik karena penanganan kasus ini memakai skema "jeruk makan jeruk", Kejagung telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru guna mendalami tiga klaster megakorupsi yang menyeret Febrie, yakni (i) Kasus dugaan korupsi dan TPPU PT ASABRI. (ii) Dugaan korupsi pengelolaan utang anak usaha PT Krakatau Steel. (iii) dan dugaan korupsi pasokan batu bara PLTU PLN yang memicu pemadaman listrik di Sumatra.
Kejaksaaan Agung menegaskan penyidikan akan dipimpin oleh Tim Sembilan yang sebagian besar merupakan mantan penyidik KPK. Korps Adhyaksa juga memastikan membuka pintu supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengawasan ketat Komisi III DPR RI demi menjamin transparansi penuh.
Seperti yang diketahui, kasus Jampidsus Febrie Adriansyah sempat menggegerkan publik karena melibatkan sejumlah instansi pemerintah, yakni TNI dan POLRI. Anggota TNI sempat menjaga kediaman Febrie setelah polisi mengungkap kasus besar tersebut, dan membuat masyarakat bertanya-tanya. Kasus ini pun mengingatkan kita pada peristiwa di tahun 2009 antara KPK vs POLRI yang kemudian dikenal dengan istilah Cicak vs Buaya.
Bantu kami dengan membagikan berita ini melalui :
