PASURUAN, Asatunet.com - MENGKRITIK kinerja sejumlah proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan, ratusan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Untuk Rakyat Pasuruan (ATUR) menggelar aksi demonstrasi.
Aksi protes ini difokuskan pada penolakan terhadap proyek Jalur Lingkar Utara (JLU) dan kritik terhadap berbagai proyek yang dilakukan oleh Pemkot Pasuruan. Demonstran dari ATUR melakukan aksi di tiga lokasi berbeda mulai pukul 09.00 WIB.
Pertama-tama, mereka mendemostrasikan pendapat di depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Setelah itu, mereka beralih ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pasuruan.
Massa aksi kemudian bergerak menuju Kantor Walikota Pasuruan di Jalan Pahlawan, Kota Pasuruan. Mereka juga membawa spanduk-spanduk penolakan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka.
Koordinator aksi, Ayik Suhaya, menyatakan bahwa kelompoknya masih sangat menolak proyek Jalur Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan. Ia menganggap bahwa proyek JLU ini terlalu dipaksakan.
Ia menunjukkan bahwa Pemkot Pasuruan hanya memiliki dana sekitar Rp 85 Miliar dari total dana pembebasan lahan sekitar Rp 200 Miliar. Ia juga mengkritik bahwa proyek JLU ini dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemacetan lalu lintas di jalur pantura maupun peningkatan investasi.
“Ayat Pasuruan, Gus Ipul, bahkan mengungkapkan bahwa proyek ini bukan proyek strategis nasional. Jadi, tidak akan ada dukungan dana dari pusat,” ungkap Ayik, Rabu (17/8/2023).
Selain itu, aktivis ATUR juga mengkritik sebanyak 8 proyek Pemkot Pasuruan yang dianggap terhenti dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah proyek Pasar Mebel Bukir senilai Rp 8,7 Miliar dan proyek Kios Pasar Kebonagung sebelah selatan senilai Rp 2,7 Miliar yang masih minim penghuni.
Terdapat juga proyek Payung Madinah senilai Rp 17 Miliar yang kerap rusak dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, serta proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) senilai Rp 2,2 Miliar yang terhenti akibat kasus korupsi.
Selain itu, proyek video hole di Kantor DPRD Kota Pasuruan senilai Rp 1,9 Miliar yang dianggap menghamburkan dana karena dewan masih memiliki dua proyektor LCD yang berfungsi.
Tak ketinggalan, proyek Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Kota Pasuruan dan bangunan Arsip DIPO senilai Rp 8,7 Miliar juga terhenti dan belum memiliki kejelasan mengenai kelanjutannya.
Kritik juga ditujukan pada proyek gedung kesenian Kota Pasuruan senilai Rp 17 Miliar yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para seniman dalam menyelenggarakan acara seni budaya.
“Kami juga mengajak Pemkot Pasuruan untuk menghentikan pengeluaran dana pada acara yang kurang bermanfaat seperti Apeksi dan acara yang menghadirkan selebritas seperti Ebid GAD dan Tri Utami,” tambahnya.
Dengan kritik terhadap banyaknya proyek yang dinilai kurang berdampak positif, Ayik meminta agar Walikota Pasuruan, Syaifullah Yusuf, mematuhi janji-janjinya saat kampanye. Ia menegaskan bahwa Gus Ipul telah berjanji untuk menjalankan pemerintahan yang lebih pro-rakyat.
“Jika komitmen tidak dijalankan dan tidak mampu, kami mengusulkan agar Walikota Pasuruan mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Rudiyanto, menyatakan bahwa seluruh proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot Pasuruan telah melalui kajian yang mendalam, termasuk aspek akademis dan perhitungan matang.
“Pemerintah telah melakukan pembangunan dengan mengikuti prosedur yang telah diatur, bukan asal-asalan seperti membangun payung. Namun, saran dari para demonstran tetap menjadi pertimbangan bagi pemerintah,” tutup Rudiyanto. (*/red)
