Jakarta, Asatunet.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menekankan pentingnya prinsip check and balances karena demokrasi membutuhkan kontrol dan penyeimbang yang kuat.
Pengamat politik Ray Rangkuti, menyatakan bahwa pernyataan Megawati menunjukkan bahwa PDIP cenderung memilih posisi sebagai oposisi dalam pemerintahan Prabowo yang akan datang. Sikap ini, menurut Ray, memang telah dinantikan.
“Pidato Ibu Mega tersebut jelas menunjukan sikap tegas PDIP yang akan beroposisi dalam pemerintahan mendatang, sekalipun hanya PDIP sendirian,” kata Ray, Sabtu (25/5/2024) dilansir dari publica.
Ray berpendapat bahwa posisi PDIP sebagai oposisi menghidupkan kembali makna politik dan demokrasi yang sebenarnya. Setelah terdegradasi oleh manuver politikus yang mengejar kekuasaan atas nama rekonsiliasi, silaturrahmi, atau berbagai istilah kamuflase lainnya.
“Yang pada akhirnya bertujuan saling berbagi kekuasaan, dan emoh jadi di barisan oposisi," ujar Ray.
“Berpolitik, kata ibu Mega, bukan melulu mencari zona nyaman. Tapi juga zona ujian. Apalagi demi mempertahankan keyakinan dan pandangan. Maka dan oleh karena itu, posisi PDIP tak dapat lagi ditawar, memimpin oposisi,” Ray menambahkan.
Sejalan dengan itu, menurut Ray, Megawati meminta Fraksi PDIP menjaga agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diintervensi melalui revisi UU MK yang sedang dibahas di DPR. Megawati juga mengingatkan kadernya di DPR tentang revisi UU Penyiaran yang mengurangi hak untuk menyiarkan hasil investigasi.
Megawati juga mengingatkan tentang beberapa lembaga yang didirikan saat ia menjabat sebagai Presiden pada 2001-2004, seperti KPK dan MK, yang kini justru dilemahkan.
“Dengan sikap ini, tak perlu ada lagi keraguan, PDIP mengoposisi. (Ini) perwujudan dari penghormatan PDIP atas suara rakyat yang memilih mereka. Teguh memegang amanah bagian penting dari menegakan politik bermartabat. Nilai yang hampir hilang dalam kultur politik Indonesia saat ini,” Ray menegaskan.
